Radikal dan Intoleran itu Penting, Untuk Apa?


SALAH satu alinea pada artikel berjudul “Menohok! MUI: Hanya Koruptor yang Anggap Novel Baswedan DKK Radikal dan Intoleran” yang dimuat hajinews.id pada hari Senin (31/05/2021) kemarin berunyi begini, “Padahal menurut saya sebagai ASN mereka memang seharusnya bersikap intoleran terhadap sikap dan tindak korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Dan mereka juga memang harus bersikap keras dan radikal dalam menghadapi orang-orang yang telah merusak bangsa dan negaranya.”

Tulisan itu mengulas pandangan salah seorang Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Anwar Abbas perihal tidak lolosnya Novel Baswedan dan kawan-kawannya dalam test wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN. Kontroversi dan prokontra ketidaklulusan itulah yang membuat Anwar Abbas ikut bersuara. Intinya dia tidak setuju dengan keputusan KPK, BKN dan lainnya yang tidak meloloskan Novel Baswedan dan kawan-kawan kaena dianggap radikal dan intoleran.

Saya tampilkan beberapa alinea artikel itu secara lengkap,

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti sangat mencintai bangsa dan negara karena integritasnya dalam melawan praktik rasuah di negeri ini. Karena itu, hanya koruptor yang menganggap Novel Baswedan dkk radikal dan intoleran.

“Di antara pegawai yang dinonaktifkan itu adalah orang-orang yang selama ini sudah dikenal luas memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik di dalam menangani dan membongkar kasus-kasus korupsi di negeri ini. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang yang telah secara nyata memperlihatkan dirinya lewat perbuatan dan tindakannya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai bangsa dan negaranya karena dia tidak mau bangsa dan negaranya dirusak dan dibusukkan oleh para koruptor,” kata dia dalam siaran pers, sebagaimana dilansir repelita, Senin (31/5).

Anwar justru merasa aneh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan oknum pimpinan KPK menyatakan mereka radikal hanya karena gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang materinya hingga kini masih kabur. Sebagai orang yang memiliki akal sehat dan antikorupsi, Anwar mempertanyakan materi TWK yang diberikan ke pegawai KPK.

“Apa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan diajukan oleh tim penguji baik secara tertulis maupun secara lisan? Untuk itu, sebaiknya agar masalah ini tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak merusak citra pemerintah terutama KPK serta untuk bisanya kita menyelesaikan dan mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya, maka sebaiknya tim penguji menyampaikan saja secara terbuka soal-soal yang sudah mereka berikan kepada calon ASN,” kata dia.

Hal ini menurut Anwar sangat penting agar masyarakat tidak curiga bahwa TWK telah dijadikan sebagai alat dan dasar oleh sejumlah pihak untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai. Dengan melabeli mereka yang tidak lolos tersebut dengan sikap intoleran dan radikalisme.

“Padahal menurut saya sebagai ASN mereka memang seharusnya bersikap intoleran terhadap sikap dan tindak korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Dan mereka juga memang harus bersikap keras dan radikal dalam menghadapi orang-orang yang telah merusak bangsa dan negaranya,”

Sebagai Negara bersama, kata Anwar Abbas, rakyat telah mengamanatkan kepada KPK untuk menjalankan tugasnya melindungi serta menyejahterakan rakyat serta menciptakan keadilan sosial. Namun, pimpinan KPK hari ini justru diduga berbuat sebaliknya. Nah, jika kesimpulan ini benar, tentu saja kita sangat sedih. Bagaimana KPK yang harapannya sebagai tonggak pemberantas korupsi malah akan membawa roboh KPK itu sendiri.

Bagaimanapun kita tidak ingin tentara (TNI) harus turun tangan untuk menjadi pemungkas terakhir dari segala kekhawatiran yang disampaikan Anwar Abba situ. Kita sebagai rakyat ingin Negara ini aman-aman saja. Segala kejahatan –termasuk korupsi—itu dibasmi. Bisakah? ***



SHARE THIS

Author:

M. Rasyid Nur Pensiunan Guru PNS (2017) dan Tetap, Mengabdi di Pendidikan

Facebook Comment

0 Comments: